Cegah Urbanisasi, Desa Diusulkan Dapat Kucuran Rp1 Miliar

BANDUNG- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengusulkan pemerintah pusat mau mengucurkan dana ke desa-desa. Dana dari pusat akan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus mencegah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi.

Heryawan mengatakan, saat ini DPR tengah menggodok RUU Pemerintahan Daerah dan Desa. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) sendiri sangat sangat mendukung RUU tersebut. Sebab, akan menjadikan desa sebagai pusat perekonomian dan menumbuhkan pertumbuhan gotong royong.

Kata dia, pihaknya pernah diundang Pemerintah Pusat dan Pansus DPR RI untuk membahas RUU tersebut. Di sana diusulkan jika desa ingin mandiri pemerintah pusat harus mau mengucurkan dana khusus ke desa-desa.

“Pansus di DPR tanya berapa memadai untuk desa, saya bilang Rp500 juta tiap tahun sudah bagus, apalagi Rp1 miliar lebih mantap lagi,” tuturnya.

Menurutnya, saat ini desa sangat tergantung kepada dinas-dinas, termasuk dalam mengatasi masalah kecil. “Saya sering katakan got kecil kamalid nyocokan (tersumbat), masa harus Dinas Cipta Karya, cukup Balai Desa itu. Jadi desa harus diberi anggaran pembangunan fisik di lapangan,” katanya.

Dalam pertemuan di DPR itu, dia menegaskan Pemprov Jabar sendiri mulau tahun depan akan mengucurkan anggaran Rp100 juta untuk 5.224 desa yang ada di Jabar.

“Rp100 juta untuk 5.224 desa kan lumbayan. Ini fokus kita tahun depan,” katanya.

Sebelumnya pihaknya juga menggagas desa peradaban, yakni upaya sistematis untuk bangun desa jadi berdaya. Syarat desa peradaban adalah adanya fasilitas bagi komunitas, memiliki pasar, tempat ibadah, tempat pertemuan seni budaya dan olahraga, sekolah minimal hingga tingkat SMP, ruang terbuka, Puskesmas, termasuk kemandirian di bidang energi. Pembinaan desa peradaban dilakukan di tingkat kota dan kecamatan.

Disebutkan, sudah ada 100 desa di Jabar yang menerima program desa peradaban. Saat ini ada 150 desa yang tengah dalam proses mengikuti program desa peradaban. Beberapa desa yang bisa menjadi percontohan ada di Tasikmalaya dan Kuningan. “Desa Peradaban ini sudah diakui pemerintah pusat, khususnya Mendagri, bahwa layak untuk jadi program nasional,” katanya. 

Berita Selengkapnya Klik di Sini