Mantan Dirut & Dirkeu PT KAI Dituntut 12 Tahun Penjara

Senin, 15 Oktober 2012 17:46 wib | Iman Herdiana - Okezone

Ilustrasi korupsi (Foto: Agung M/okezone) Ilustrasi korupsi (Foto: Agung M/okezone) BANDUNG- Jaksa Penuntut Umum (JPU)  menuntut mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ronny Wahyudi, dan mantan Direktur Keuangan PT KAI, Achmad Kuncoro, dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara.

Ini disampaikan Koordinator JPU, Rahman Firdaus, dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi senilai Rp100 miliar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, Senin (15/10/2012).

Dalam sidang yang digelar siang tadi, JPU menilai dakwaan primer terhadap dua terdakwa terbukti secara sah menurut hukum karena melanggar pasal 2 ayat 1 juncto 18 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang tipikor yang diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

"Semua unsur pasal 2 ayat 1 terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Maka JPU berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan," kata Rahman saat menyampaikan berkas tuntutan untuk terdakwa Ronny dan Achmad yang dibacakan secara bersamaan.

Karena itu, lanjutnya, terdakwa harus didakwa setimpal dengan perbuatannya. Pertimbangan yang memberatkan terdakwa yakni tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, merugikan keuangan negara, terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya.

Sedangkan hal yang meringankan terdakwa, lanjut Rahman, keduanya bertindak sopan dan belum pernah dihukum.

Usai JPU membacakan tuntutan, Hakim Sinung Hermawan menjelaskan supaya terdakwa menyiapkan pembelaan pada agenda sidang selanjutnya, Senin 22 Oktober mendatang.

Kasus ini terjadi pada 24 Juni 2008 ketika PT KAI yang dipimpin Ronny melakukan kerja sama dalam bidang investasi dengan PT Optima Karya Cipta Mandiri (OKCM). Uang PT KAI senilai Rp100 miliar pun diinvestasikan kepada PT OKCM dalam waktu enam bulan.

Lewat investasi itu, PT KAI dijanjikan akan menerima untung 12 persen dari Rp100 miliar yang diinvestasikan. PT OKCM juga memiliki jaminan berupa obligasi pemerintah.

JPU menjelaskan, kerja sama bidang investasi tersebut tidak ada dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT KAI. Bahkan hingga jatuh tempo di mana PT OKCM hanya mengembalikan Rp55 miliar. Jaminan obligasi pemerintah yang dijanjikan PT OKCM pun raib. (kem)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA ยป